Syarat, Biaya, dan Tahap Penutupan Usaha

Dalam beberapa sektor seperti pemasaran, sumber daya, dan bisnis investasi, beberapa perusahaan kurang beruntung dalam menghasilkan profit yang yang diharapkan dan menghadapi kendala operasional dalam menjalankan bisnisnya. 

Opsi penutupan usaha baik yang sifatnya personal maupun usaha berbadan hukum lainnya, dalam banyak kasus menjadi keputusan terakhir untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Biaya, Skema dan Tahap Penutupan CV


Permasalahan-permasalahan tersebut bisa terjadi dalam beberapa hal, seperti; pemasaran, manajemen, operasional teknis, dukungan sumber daya yang dimiliki, dsb. Penutupan usaha atau pembubaran badan usaha dalam hal ini memiliki arti menghentikan kegiatan usaha secara hukum.
Selain faktor keuntungan, beberapa hal lain yang menjadi alasan ditutupnya badan usaha adalah:
  • Resolusi dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang melewati proses konsensus dengan minimal kehadiran matoritas/ tiga perempat dari pemegang saham yang mendukung penutupan usaha.
  • Berakhirnya jangka pendirian badan usaha yang tercantum pada anggaran dasar
  • Dicabutnya izin usaha oleh pemerintah.
  • Penutupan usaha karena instruksi oleh pengadilan karena terdapat cacat hukum dalam akta pendirian.
  • Berhentinya kegiatan operasional perusahaan selama 3 tahun.
  • Akibat putusan pengadilan terkait kebangkrutan.


Menurut hukum Indonesia, kegiatan penutupan perusahaan terutama yang berbadan hukum diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 40 bagian 142 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang pengakhiran perusahaan sebagai badan usaha. 

Khusus untuk penutupan usaha PMA terkait dengan Peraturan BKPM no. 3 Tahun 2012 yang mengatur tentang prosedur untuk kontrol investasi dan implementasi.

Hampir tidak ada perbedaan yang mencolok antara perusahaan lokal dengan PMA, kecuali hanya kewajiban bagi investor asing untuk mengajukan permohonan penutupan usaha ke BKPM.

Bagaimana Proses atau Mekanisme Penutupan Usaha?
Sebagai langkah awal, pemilik usaha wajib untuk melakukan likuidasi. Likuidasi merupakan sebuah proses kliring untuk menyelesaikan kewajiban yang dilakukan oleh pihak likuidator, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyelesaian terhadap kreditur. Dalam hal ini likuidator merupakan pihak yang ditunjuk oleh pengadilan atau dapat juga dilakukan melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan UU no. 40 Tahun 2007, proses likuidasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
  • Pengumuman pembubaran oleh likuidator [pada media atau surat kabar yang dipublikasikan di wilayah hukum Indonesia. Dalam pengumuman tersebut dicantumkan informasi terkait pembubaran perseroan terbatas, nama dan alamat likuidator, mekanisme untuk mengajukan tagihan dan periode waktu penyampaian penagihan.
  • Mendaftarkan pembubaran dalam kurun waktu 30 hari sejak pembubaran itu secara efektif dilaksanakan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • Melaporkan likuidasi kepada pengadilan untuk mendapatkan pengesahan.
  • Pelaporan likuidasi diratifikasi dan diumumkan di media surat kabar dalam jangka waktu 30 hari.
  • Kemenkumham akan melakukan pencatatan berakhirnya status perusahaan dan melakukan penghapusan nama badan usaha.


Penutupan kegiatan perusahaan harus melalui RUPS, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal an. BKPM akan menerbitkan pernyataan pencabutan usaha dalam rentang waktu sekitar 7 hari kerja.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup perusahaan?
Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menutup kegiatan usaha pada badan usaha berbentuk PT berkisar antara 5 hingga 6 bulan dengan runtutan mekanisme yang telah disebutkan diatas. 

Berapa biaya penutupan badan usaha?
Biaya penutupan badan usaha baik CV atau perusahaan bervariasi dan tergantung pada beberapa variabel, yaitu:
  • Kewajiban/ hutang yang harus diselesaikan, termasuk pajak jika memiliki tunggakan.
  • Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembubaran usaha.
  • Legal audit (jika dipersyaratkan oleh Kementrian Hukum dan Ham).
  • Pengumuman pembubaran pada media Nasional.
  • Pembuatan akta bebas tanggungan.
  • Permohonan pembuatan SK Pembubaran dari Kementrian Hukum & HAM.

Tidak ada komentar